KOMISI IV DPR RI DESAK PEMBENAHAN TATA KELOLA HUTAN DAN PERCEPATAN SERAPAN ANGGARAN KEMENHUT
19 Mei 2026 – Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Wamentan, Kepala Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Agenda pembahasan terkait penyerapan gabah. Rapat dilaksanakan di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI yakni Ibu Titiek Soeharto didampingi para wakil, anggota komisi IV perwakilan dari berbagai partai politik.
Rapat diawali apresiasi yang disampaikan oleh Ibu Titiek Soeharto kepada Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog, mengenai pelaksanaan penyerapan gabah sejak tahun 2025-2026. Stok CBP tahun 2026 itu mencapai 5 juta ton dan capaian tersebut merupakan tertinggi sepanjang sejarah dan juga pelaksanaan penyerapan gabah mencapai sekitar 2,4 juta ton setara beras hal ini hampir 60% dari target nasional sebesar 4 juta ton setara beras. Dari pencapaian tersebut disampaikan juga kita tidak bisa menutup mata perihal berbagai tantangan terutama gangguan konflik internasional.
“Capaian tersebut menunjukkan penguatan kinerja pemerintah dalam menjaga stok pangan nasional dan stabilitas harga gabah pada petani, namun demikian berbagai tantangan tetap perlu diantisipasi terutama potensi krisis pangan akibat konflik geopolitik, gangguan perdagangan internasional dan dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan.” Ujar Ibu Titiek Soeharto.
Dari potensi luas panen tersebut, menurut Wamentan Bapak Sudaryono, target serapan gabah setara beras Januari-Juni 2026 mencapai 3.329.932 ton, atau naik 25,54% dari realisasi 2025 yang mencapai 2,6 juta ton. Kemudian untuk periode Juli-Desember 2026 potensi serapan gabah setara beras hingga 670 ribu ton atau naik 24,16% dari 2025.
“Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat sistem penyimpanan, pengelolaan gabah, maupun beras agar kualitas tetap terjaga sesuai standar dan mengurangi susut dan kerusakan, maka pemerintah menetapkan 100 titik lokasi Infrastruktur Pasca Panen (IPP),” Ucap Bapak Sudaryono.
Bapanas yang diwakili sekretaris utama yakni Bapak Utama Sarwo Edhy juga menyampaikan bahwa bantuan pangan khususnya beras, dari pagu 664.888 ton kini baru terealisasi sekitar 217. 467 ton atau sekitar 32,71% dan sisanya masih dalam tahap penyaluran kepada lebih kurang 33,2 juta KPN. Sementara untuk realisasi minyak goreng baru 42.361 kg/liter dari target 132.977 juta kg/liter.
“Dan untuk penyaluran bantuan pangan dan SPHP masih tetap berjalan dan mudah-mudahan untuk bantuan pangan dalam 2 bulan ini bisa terselesaikan 100%” Ujar Bapak Utama Sarwo Edhy.
Direktur Utama Perum Bulog Bapak Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan penambahan penyaluran 5,6 juta ton beras di saluran utama, yakni melalui pasar umum maupun pasar khusus. Pada pasar umum sebanyak 4,3 juta ton dan melalui pasar khusus sebanyak 1,3 juta ton.
“Kemudian terkait kemampuan Bulog untuk menampung cadangan beras petani, saat ini kapasitas total gudang mencapai 6.179.124 ton dan sisa kapasitas tersedia hingga saat ini adalah 806.765 ton,”
Menurut Bapak Rizal, pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam penggunaan fasilitas untuk mematikan kutu dan jamur tanpa bahan kimia (High Energy Electron Accelerator/AEET) dalam menjaga mutu dan masa simpan beras.
Harapan juga disampaikan oleh Ibu Titiek Soeharto sebagai penutup raker dan rdp dengan Kementerian Pertanian, Bapanas dan Perum Bulog bahwa seluruh keputusan itu bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah, serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah.
“Komisi IV DPR RI berharap rapat ini menghasilkan langkah kebijakan yang konkrit, terukur, berpihak pada penguatan ketahanan pangan nasional dan juga kesejahteraan terhadap petani” Harap Ibu Titiek Soeharto.
Ibu Titiek Soeharto juga ikut menghadiri rapat selanjutnya dengan Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Bapak Abdul Kharis Almasyhari dan rapat dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Bapak Alex Indra Lukman agenda pembahasan yang sama yakni terkait
1. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2025,
2. Evaluasi pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan
3. Progres Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026.
Editor : TM
Komentar
Posting Komentar