KOMISI IV DPR RI DESAK PEMBENAHAN TATA KELOLA HUTAN DAN PERCEPATAN SERAPAN ANGGARAN KEMENHUT

Gambar
Jakarta, 20 Mei 2026  — Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan untuk membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, serta progres pelaksanaan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, yakni Ibu Titiek Soeharto dan dihadiri Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni beserta jajaran kementerian. Dalam pembukaan rapat, Ibu Titiek Soeharto menegaskan bahwa dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan di sektor kehutanan. “BPK tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga kebijakan negara dalam menjaga pelestarian hutan sebagai sumber daya strategis nasional dan pembangunan berkelanjutan,” - Ibu Titiek Soeharto Ibu Titiek Soeharto menyoroti sejumlah catatan penting dalam pengelolaan kehutanan, mulai dari pergantian peta indikatif perhutanan sosi...

IBU TITIEK SOEHARTO TEKANKAN PENGUATAN CADANGAN PANGAN DI TENGAH ANCAMAN GLOBAL DALAM RAKER DAN RDP KOMISI IV

Jakarta, 7 April 2026 — Ibu Titiek Soeharto memimpin Rapat Kerja (RAKER) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktur Utama Perum BULOG, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, serta Direktur Utama PT RNI/ID FOOD.

Rapat tersebut secara khusus membahas langkah-langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tekanan global dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Dalam pembahasannya, Ibu Titiek menyoroti bahwa ketahanan pangan Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius akibat dinamika geopolitik dunia, gangguan rantai pasok, serta anomali iklim yang berdampak pada produksi pangan.

Ibu Titiek Soeharto menekankan pentingnya langkah antisipatif dan kolaboratif antar lembaga untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Upaya tersebut mencakup penguatan cadangan pangan pemerintah, optimalisasi produksi dalam negeri, serta peningkatan distribusi yang efisien dan merata.

Selain itu, Komisi IV juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sektor hulu hingga hilir, termasuk memastikan ketersediaan pupuk, benih unggul, serta dukungan terhadap petani dan nelayan. Dalam konteks global yang tidak menentu, penguatan ketahanan pangan dinilai menjadi kunci utama menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam wawancara usai rapat, Ibu Titiek Soeharto kembali menegaskan pentingnya peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi. Ia menyebut langkah ini perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan, terutama menghadapi ancaman kemarau panjang.

“Kita harus meningkatkan intensifikasi pertanian agar produksi tetap terjaga,” - Ibu Titiek Soeharto 

Ibu Titiek juga meminta pemerintah untuk memperkuat infrastruktur pendukung seperti irigasi guna menghadapi dampak perubahan iklim.

“Irigasi harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghadapi kemungkinan kemarau panjang,” - Ibu Titiek Soeharto 

Terkait kelembagaan pangan, Ibu Titiek menyampaikan bahwa pembahasan mengenai perubahan status Perum BULOG menjadi badan otonom masih terus berjalan dan dikaji secara mendalam.

“Pembahasan terkait BULOG menjadi badan otonom masih berlangsung,” - Ibu Titiek Soeharto 

Melalui RAKER dan RDP ini, Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pangan nasional agar lebih adaptif terhadap tantangan global dan perubahan iklim, sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

Editor: NS



Komentar

Postingan populer dari blog ini

IBU TITIEK SOEHARTO HADIRI TAKLIMAT DEWAN PEMBINA PARTAI GERINDRA

IBU TITIEK SOEHARTO TINJAU BALAI SAYURAN LEMBANG, TEKANKAN KUNCI KEMANDIRIAN BENIH UNTUK SWASEMBADA BAWANG PUTIH

PERAN AKTIF IBU TITIEK SOEHARTO DALAM RAPAT PARIPURNA