Selasa, 03 Februari 2026 - Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengunjungi Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara untuk meninjau kondisi Dermaga Kali Asin. Kunjungan ini menyoroti penumpukan ribuan kapal di Dermaga yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas laut. Over Kapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke ini dinilai bisa membahayakan keselamatan nelayan dan juga pastinya akan menghambat operasional pelabuhan. Penjelasan dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP Bapak Lotharia Latif memberikan penjelasan bahwa Dermaga Kali Asin dirancang hanya menampung 500 kapal, lonjakan jumlah kapal yang tidak lepas itu dikarenakan meningkatnya aktivitas perikanan untuk memenuhi konsumsi ikan Jakarta dan sekitarnya.
Kapasitas Dermaga yang hanya menampung 500 kapal, akan tetapi kenyataannya terdapat 1.500 kapal yang terdampar di Dermaga. Terdapat pula puluhan kapal yang rusak selama 10 tahun dan menempati sisi dermaga yang akhirnya menghambat pergerakan kapal yang aktif. Hal ini membuat Ketua Komisi IV, Ibu Titiek Soeharto terkejut dan menilai bahwa pembiaran itu menunjukkan lemahnya pengelolaan ruang pelabuhan.
“Yah 10 tahun kok kamu diemin saja gimana?” sentil Ibu Titiek Soeharto.
Ibu Titiek juga menambahkan, penumpukan kapal diperparah oleh masih banyaknya kapal yang rusak dan mangkrak yang dibiarkan berada di area pelabuhan. Selain itu, Ibu Titiek juga menyoroti bahwa biaya tambat pemilik kapal tidak sebanding dengan kerugian ekonomi dan sosial akibat tersendatnya aktivitas nelayan lain.
“Kapal-kapal yang sudah tidak layak jalan, rusak, mangkrak, harus segera dikeluarkan. Ini mengganggu operasional pelabuhan dan yang paling merasakan dampaknya adalah para nelayan” Tegas Ibu Titiek Soeharto.
Kondisi kapal yang terlalu banyak ditambah tidak aktif karena rusak membuat jaraknya sempit antara kapal satu dengan lainnya, Ibu Titiek Soeharto mengingatkan bahwa jika dibiarkan seperti itu akan menimbulkan resiko besar yang bisa membuat rugi berbagai kalangan termasuk nelayan yang bekerja dan beroperasi di Dermaga Kali Asin.
“Ini jelas tidak efisien dan lebih dari itu sangat berbahaya. Kapal-kapal terlalu rapat. Amit-amit kalau terjadi kebakaran, bisa habis semuanya,” - Ibu Titiek Soeharto.
Selain itu, Komis IV DPR RI juga mendapatkan keluhan dari pemilik kapal bahwa adanya lambatnya proses perizinan berlayar, yang akhirnya menyebabkan banyak kapal tertahan berlarut-larut di Pelabuhan. Salah satu pemilik kapal, James Willing, mengatakan kondisi Muara Angke memburuk sejak November 2025, bukan hanya karena proses perizinan yang lambat tetapi juga akibat dari adanya cuaca dan keterbatasan ruang pelabuhan di tengah meningkatnya pasokan ikan.
Hal ini ditanggapi oleh Ketua Komisi IV yang secara langsung menanggapi bahwa perizinan harus dipercepat agar kapal-kapal bisa segera kembali melaut. “Izin ini harus dipercepat. Kalau izin sudah keluar, kapal bisa segera melaut lagi. Yang paling penting, area bongkar muat harus dikosongkan dari kapal-kapal mangkrak,” Tegas Ibu Titiek Soeharto.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono juga menanggapi bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perikanan dan pastinya segera melaksanakan pembenahan terhadap manajemen pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta utara.
“Kamis besok seluruh pemilik kapal akan kami kumpulkan di sini. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut produktivitas dan ribuan tenaga kerja yang bergantung pada pelabuhan ini,” Kata Bapak Trenggono.
“Manajemen pengelolaannya masih kurang baik dan ini harus segera diperbaiki. Kapal yang rusak seharusnya tidak berada di area bongkar muat. Kalau semua persyaratan dipenuhi, paling lama satu minggu harus sudah selesai. Tidak boleh berlarut-larut,” Tambah Bapak Trenggono.
Persoalan nelayan di Pelabuhan Muara Angke menjadi salah satu perhatian Komisi IV DPR RI, karena ribuan orang menggantungkan hidup dengan bekerja di wilayah pelabuhan tersebut, jadi kelancaran operasional kapal dan kebutuhan nelayan menjadi prioritas. KKP juga dimintai untuk segera membahas terkait revitalisasi Pelabuhan Muara Angke dengan Pemprov DKI Jakarta agar produktivitas dan aktivitas pelabuhan berjalan sesuai dengan besarnya pasokan ikan yang diminta.
Editor: TM
Komentar
Posting Komentar