Pemerintah bersama DPR RI terus memperkuat langkah pemulihan pascabanjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi akhir November 2025 lalu. Bencana hidrometeorologi ini mengakibatkan kerusakan cukup luas pada sektor pertanian dan ekosistem, sehingga memicu perdebatan dan aksi lintas lembaga untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Perikanan, dan Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Titiek Soeharto menyoroti dampak serius bencana terhadap sektor pangan, ekosistem, dan kebutuhan masyarakat. Ibu Titiek Soeharto memberi “warning” kepada tiga kementerian terkait agar mempercepat respons penanganan pascabencana secara terintegrasi dan lintas sektor, meliputi tanggap darurat, rehabilitasi, dan mitigasi jangka panjang.
Sementara itu, di laporan resmi Kementerian Pertanian RI, Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan pihaknya telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp1,49 triliun dari APBN 2026 untuk pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak, serta mengusulkan tambahan anggaran Rp5,1 triliun kepada DPR RI agar proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan komprehensif. Dana itu akan diprioritaskan untuk rehabilitasi lahan sawah, perkebunan, bantuan benih, sarana produksi pertanian, penyediaan alsintan, pupuk, pakan ternak, serta perbaikan infrastruktur pertanian yang rusak.
Kerusakan yang dialami sektor pertanian cukup signifikan. Menurut data dari Kementan, luas sawah terdampak bencana mencapai lebih dari 107.000 hektare, dengan puluhan ribu hektare mengalami gagal panen (puso). Lahan perkebunan seperti kopi, kakao, dan kelapa serta hortikultura juga terdampak. Selain itu, kerusakan infrastruktur pertanian berupa rumah potong hewan, alsintan, balai penyuluhan, jaringan irigasi, hingga jalan produksi turut dicatat.
Pernyataan Ibu Titiek Soeharto di DPR juga menggarisbawahi pentingnya penanganan dampak ekologis pascabencana. Ibu Titiek Soeharto menekankan bahwa respons pemerintah harus menyentuh aspek pemulihan lingkungan dan pengelolaan lahan produktif agar ketahanan pangan tidak terganggu di masa mendatang. Ibu Titiek Soeharto menyerukan koordinasi lintas kementerian dan dukungan legislatif agar kebijakan pembangunan pascabencana berpihak pada keberlanjutan pangan dan kehidupan masyarakat di daerah terdampak.
Editor: YT
Komentar
Posting Komentar