Aceh, 15 Januari 2026 — Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, menjalani serangkaian kegiatan kerja di Aceh hari ini yang berfokus pada percepatan pemulihan sektor pertanian pasca banjir besar dan longsor yang melanda wilayah Sumatera akhir tahun lalu. Kegiatan ini menjadi bagian dari pengawasan DPR terhadap langkah pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi lahan pertanian di wilayah Sumatera, khususnya Aceh Utara.
Dalam kunjungan kerjanya, Ibu Titiek Soeharto hadir bersama Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman untuk memantau langsung proses rehabilitasi lahan sawah yang rusak akibat bencana di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. komisi IV serta Kementerian Pertanian berdiskusi dengan petani setempat serta jajaran pemerintah daerah untuk memastikan penanganan pemulihan lahan dilakukan secara efektif dan melibatkan masyarakat langsung dalam prosesnya. Skema swakelola dan padat karya diberlakukan agar pemulihan lahan tidak hanya cepat tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada warga terdampak.
Di sela-sela kegiatan lapangan, Ibu Titiek Soeharto menegaskan komitmen Komisi IV DPR RI untuk mendukung percepatan pemulihan pertanian melalui kebijakan anggaran. Ia menyampaikan bahwa Komisi IV pada prinsipnya siap menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun yang diajukan Kementerian Pertanian untuk pemulihan sektor pertanian pasca banjir di Sumatera, termasuk Aceh.
Untuk mendukung percepatan rehabilitasi lahan sawah di Aceh Utara, Kementerian Pertanian memberikan bantuan kepada petani berupa pupuk urea sebanyak 200 ton, benih padi sebanyak 836 ton, traktor roda dua sebanyak 32 unit, dan traktor roda empat sebanyak 11 unit.
Pemerintah juga menyediakan bantuan alat mesin pertanian berupa traktor roda dua sebanyak 32 unit baru. Bantuan traktor roda empat sejumlah sebelas unit diserahkan langsung demi mendukung kegiatan operasional para petani.
"Kalau dari Komisi IV kita tentu ACC sembari kita lihat peruntukannya untuk apa saja," - Ibu Titiek Soeharto
Tambahan anggaran tersebut melengkapi alokasi awal dalam APBN 2026 sebesar Rp1,49 triliun. Dana itu direncanakan digunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari rehabilitasi lahan sawah rusak, perbaikan perkebunan terdampak, penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura, bantuan pakan ternak, hingga pengadaan sarana dan prasarana pertanian. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk perbaikan fasilitas penunjang pertanian yang rusak akibat bencana.
Ibu Titiek Soeharto menekankan bahwa dukungan anggaran harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan koordinasi lintas kementerian, terutama untuk penanganan kerusakan berat seperti jaringan irigasi dan tata kelola lahan. Ia mendorong sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, serta pemerintah daerah agar proses rehabilitasi berjalan cepat dan berkelanjutan.
Menurut Ibu Titiek Soeharto, pemulihan pertanian tidak hanya penting untuk mengembalikan produktivitas petani, tetapi juga menjadi bagian strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, kehadiran DPR dan pemerintah di lapangan diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan dan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
Ibu Titiek Soeharto menekankan pentingnya dukungan komprehensif untuk sektor hulu pertanian dan kehutanan agar pemulihan tidak terhambat di masa depan. Ia mendorong koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, lembaga terkait, dan pemerintah daerah supaya proses rehabilitasi berjalan terarah dan berdampak nyata bagi produktivitas pangan serta kesejahteraan para petani Aceh.
Kegiatan hari ini menunjukkan komitmen pemerintah bersama DPR RI dalam merespons dampak bencana dengan strategi kerja di lapangan serta penyediaan anggaran yang memadai demi mempercepat pulihnya sektor pertanian yang sempat terpuruk akibat banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu.
Editor: NS
Komentar
Posting Komentar