RAPAT KOMISI IV DPR RI BENTUK PANJA ALIH FUNGSI LAHAN USAI BANJIR, MENHUT DIMINTA EVALUASI TOTAL
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Jakarta, 4 Desember 2025— Isu kerusakan lingkungan kembali menjadi sorotan tajam di Gedung DPR RI. Setelah rangkaian banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Komisi IV DPR RI mengambil langkah strategis dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan, sebuah upaya untuk memperdalam pembahasan terkait pembukaan lahan yang diduga kuat memperparah bencana.
Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Siti Hediati Hariyadi (Ibu Titiek Soeharto), menegaskan bahwa Panja ini dibentuk untuk memastikan ke depan ada batasan yang jelas mengenai alih fungsi lahan, terutama di wilayah rawan bencana.
“Kami juga dari Komisi IV akan membentuk Panja (Panitia Kerja) Alih Fungsi Lahan. Jadi supaya bisa membahas lebih lanjut lagi apa-apa ke depannya yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujar Ibu Titiek usai rapat bersama Kementerian Kehutanan.
Namun, ia menjelaskan bahwa pembahasan Panja baru akan dimulai setelah masa reses, mengingat sisa waktu masa sidang yang tinggal satu minggu.
“Nanti, nanti setelah kita… ini kan sebentar lagi waktu kita tinggal satu minggu lagi untuk habis itu reses. Ke depan, begitu buka masa sidang baru, kami akan mulai,” ujar Ibu Titiek Soeharto.
Dalam rapat bersama Kementerian Kehutanan, Komisi IV juga menaruh perhatian besar pada maraknya praktik penebangan pohon yang dianggap menjadi pemicu utama terganggunya keseimbangan alam di Sumatera. Ibu Titiek Soeharto secara tegas meminta pemerintah menghentikan seluruh aktivitas penebangan yang merugikan masyarakat.
“Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon, illegal logging, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mendesak dilakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebabkan batang-batang kayu terbawa dalam jumlah besar ke sungai dan pantai.
“Kemudian, mencari tahu, menghukum siapa-siapa saja yang menyebabkan pohon, batang-batang kayu yang sampai segitu banyak memenuhi… apa tadi… aliran sungai maupun laut ya, pantai itu. Jadi kami minta supaya itu ditindak,” ujar Ibu Titiek Soeharto.
Bagi Ibu Titiek Soeharto, kerusakan lingkungan yang terjadi bukan hanya soal alih fungsi lahan, tetapi juga lemahnya pengawasan terhadap penggunaan izin pembukaan perkebunan dan pertambangan.
“Dan terutama juga mengenai pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan atau pertambangan, itu dikaji lagi AMDAL-nya. Jangan main kasih saja,” tuturnya.
Dalam rapat yang digelar bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada hari yang sama, Ibu Titiek Soeharto membawa bukti visual yang menggugah: sebuah video viral yang memperlihatkan truk-truk besar mengangkut kayu berdiameter besar hanya dua hari setelah banjir di Sumatera. Perasaannya campur aduk antara kecewa dan marah.
“Baik Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter itu, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya saja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah itu kayu? Salah pohon itu apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Penjaga erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong begitu saja?” ungkapnya.
Beliau menilai temuan itu sebagai ironi yang menyakitkan.
“Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di Jalan Raya dua hari setelah peristiwa banjir ini… Sungguh menyakitkan Pak Menteri… Ini suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” ujar Ibu Titiek Soeharto.
Karena itu ia meminta perusahaan yang terlibat untuk diselidiki dan aktivitas penebangan pohon besar dihentikan segera.
“Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini! Kami tidak mau hanya sekadar moratorium tapi dihentikan. Nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong,” tegasnya.
Ibu Titiek Soeharto juga menyoroti temuan ratusan potong kayu yang hanyut hingga memenuhi sungai dan pantai, yang ia nilai menunjukkan semakin tidak terkendalinya pembukaan lahan baru.
“Pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan, ini harus diperketat lagi syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan begitu saja. Sudah cukup lah ini,” ujar Ibu Titiek Soeharto.
Sebagai Ketua Komisi IV DPR RI, ia menegaskan dukungannya kepada pemerintah dalam menindak tegas siapa pun yang merusak lingkungan.
“Kita ini mewakili rakyat Indonesia… Siapapun itu kalau merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak saja. Bapak nggak usah takut-takut, kami di belakang Bapak,” pungkasnya.
Bukan hanya embel-embel menjadi wakil rakyat yang disanding, akan tetapi, Ibu Titiek Soeharto tahu betul bagaimana sengsaranya rakyat ketika haknya diambil tanpa sepengetahuan mereka, tanahnya dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Mengabdinya menjadi wakil rakyat selalu membawa harapan besar untuk rakyat, bak pelangi setelah hujan badai. Salah satunya mencari penyebab detail bencana alam yang terjadi di Sumatera akhir November lalu. Sebagai Ketua Komisi IV, Ibu Titiek Soeharto berani mengambil langkah tegas untuk menindak siapa saja yang mengganggu kepentingan rakyat apalagi yang berani merusak lingkungan.
Editor : DD
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya


Komentar
Posting Komentar