KOMISI IV DPR RI DESAK PEMBENAHAN TATA KELOLA HUTAN DAN PERCEPATAN SERAPAN ANGGARAN KEMENHUT

Gambar
Jakarta, 20 Mei 2026  — Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan untuk membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, serta progres pelaksanaan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, yakni Ibu Titiek Soeharto dan dihadiri Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni beserta jajaran kementerian. Dalam pembukaan rapat, Ibu Titiek Soeharto menegaskan bahwa dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan di sektor kehutanan. “BPK tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga kebijakan negara dalam menjaga pelestarian hutan sebagai sumber daya strategis nasional dan pembangunan berkelanjutan,” - Ibu Titiek Soeharto Ibu Titiek Soeharto menyoroti sejumlah catatan penting dalam pengelolaan kehutanan, mulai dari pergantian peta indikatif perhutanan sosi...

PESAN INTEGRITAS IBU TITIEK SOEHARTO PADA HAKORDIA 2025 DI YOGYAKRTA


8 Desember 2025, Yogyakarta menjadi tuan rumah rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tingkat DIY. Acara yang berlangsung di Kompleks Kepatihan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh publik, termasuk Ibu Titiek Soeharto, yang menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi mulai dari keluarga.

Dalam kesempatan itu, Ibu Titiek menyampaikan pesan kuat mengenai peran keluarga khususnya ibu sebagai fondasi utama pembentukan karakter yang jujur dan berintegritas. Menurutnya, pendidikan moral tidak cukup hanya dilakukan melalui institusi formal, melainkan harus dimulai dari rumah sejak usia dini.

“Istri dan ibu itu menjadi faktor penting dalam mencegah korupsi sejak dalam keluarga. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya” ujar Ibu Titiek di hadapan peserta yang terdiri dari pejabat daerah, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa.


Ia menambahkan bahwa nilai kejujuran perlu menjadi kebiasaan sehari-hari yang ditanamkan sejak kecil. “Nilai kejujuran harus ditanamkan sejak kecil. Kalau dari rumah sudah diajarkan tidak mengambil yang bukan haknya, insyaAllah anak tumbuh jadi pribadi yang bersih,” tuturnya.


Lebih jauh, Ibu Titiek menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas lembaga penegak hukum. Keluarga dan masyarakat luas memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan bebas dari praktik curang. “Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat. Keluarga harus ikut membangun karakter jujur dan berintegritas,” tambahnya.


Pada sesi dialog, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan publik terhadap berbagai program pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. “Masyarakat juga harus ikut mengawasi. Pengawasan publik itu penting supaya tidak ada lagi ruang untuk penyimpangan” ujarnya.


Sementara itu, dalam wawancara terpisah pada hari yang sama, Ibu Titiek menanggapi isu dugaan suap izin hutan di Sumatera. Ia meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru membuat asumsi sebelum ada hasil resmi dari proses hukum. “Saya harap masyarakat tidak cepat suuzan. Kita tunggu proses hukumnya dulu. Jangan membuat kesimpulan sebelum ada keputusan resmi,” tegasnya.



Kehadiran Ibu Titiek dalam Hakordia 2025 menjadi sorotan positif bagi banyak pihak. Pesan yang ia sampaikan dinilai relevan dan menyentuh akar persoalan korupsi: moralitas, pendidikan karakter, dan peran keluarga. Melalui pendekatan yang humanis dan menyentuh dimensi sosial, ia mengingatkan bahwa integritas bukan hanya slogan, melainkan budaya yang harus dibangun bersama-sama.


Pesan-pesan yang disampaikan Ibu Titiek pada momen ini memperkuat pandangan bahwa perjuangan melawan korupsi perlu melibatkan semua elemen masyarakat, dimulai dari langkah sederhana: membangun rumah tangga yang jujur, bersih, dan berintegritas.


Pesan Ibu Titiek Soeharto pada peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Ia menyoroti peran sentral ibu sebagai pendidik pertama yang dapat menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Selain itu, Ibu Titiek mengingatkan pentingnya pengawasan publik dalam memastikan program pemerintah berjalan transparan serta mengajak masyarakat untuk tidak berspekulasi terhadap kasus hukum sebelum ada keputusan resmi. Secara keseluruhan, pernyataannya menggambarkan bahwa membangun integritas adalah tanggung jawab bersama, dan keberhasilan budaya antikorupsi bergantung pada kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan lembaga negara.

EDITOR: DD


Komentar

Postingan populer dari blog ini

IBU TITIEK SOEHARTO HADIRI TAKLIMAT DEWAN PEMBINA PARTAI GERINDRA

IBU TITIEK SOEHARTO TINJAU BALAI SAYURAN LEMBANG, TEKANKAN KUNCI KEMANDIRIAN BENIH UNTUK SWASEMBADA BAWANG PUTIH

PERAN AKTIF IBU TITIEK SOEHARTO DALAM RAPAT PARIPURNA