KOMISI IV DPR RI DESAK PEMBENAHAN TATA KELOLA HUTAN DAN PERCEPATAN SERAPAN ANGGARAN KEMENHUT

-
Gambar
Jakarta, 20 Mei 2026  — Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan untuk membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, serta progres pelaksanaan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, yakni Ibu Titiek Soeharto dan dihadiri Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni beserta jajaran kementerian. Dalam pembukaan rapat, Ibu Titiek Soeharto menegaskan bahwa dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan di sektor kehutanan. “BPK tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga kebijakan negara dalam menjaga pelestarian hutan sebagai sumber daya strategis nasional dan pembangunan berkelanjutan,” - Ibu Titiek Soeharto Ibu Titiek Soeharto menyoroti sejumlah catatan penting dalam pengelolaan kehutanan, mulai dari pergantian peta indikatif perhutanan sosi...
Posting Komentar

PANSUS DPR RI GELAR RAPAT PERDANA BAHAS PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA

-


Jakarta, 4 Desember 2025 — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Penyelesaian Konflik Agraria resmi menggelar rapat perdana di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat internal ini menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi dan arah kerja Pansus guna menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang hingga kini masih menimbulkan ketidakpastian di sejumlah wilayah Indonesia.

Pada rapat tersebut, Ibu Titiek Soeharto ditetapkan sebagai Ketua Harian Panitia Khusus DPR RI yang akan mengkoordinasikan agenda kerja, memperkuat sinergi antar komisi, serta memastikan konsistensi pembahasan dalam menyelesaikan konflik agraria. Penetapan ini menegaskan peran strategis beliau dalam mengarahkan kerja Pansus agar berjalan lebih efektif dan terstruktur.


Pembentukan Pansus ini didorong oleh masih banyaknya konflik pertanahan yang bersinggungan dengan masyarakat, dunia usaha, maupun instansi pemerintah. Sesuai mandat awalnya, Pansus ditugaskan untuk:


  • Mengurai tumpang tindih regulasi di sektor agraria,

  • Memediasi penyelesaian konflik dengan berbagai pemangku kepentingan,

  • Mendorong percepatan reforma agraria,

  • Serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.


Rapat perdana ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi seluruh anggota, memperkuat komitmen, dan merumuskan strategi kerja yang berpihak pada keadilan bagi masyarakat. Selain itu, Pansus juga menegaskan pentingnya menghadirkan kepastian hukum yang jelas dan berkelanjutan dalam penyelesaian berbagai kasus agraria.


Dengan hadirnya kepemimpinan Ketua Harian dan komitmen seluruh anggota, Pansus diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret dan berkelanjutan bagi penyelesaian konflik agraria di Indonesia.


Editor : YT


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IBU TITIEK SOEHARTO HADIRI TAKLIMAT DEWAN PEMBINA PARTAI GERINDRA

-
Gambar
Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kader partainya, dalam acara Taklimat Dewan Pembina Partai Gerindra yang berlangsung di padepokan Garuda Yaksa, Hambalang Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 08 November 2025.   Pertemuan ini dihadiri Ketua Harian DPP Partai Gerindra Bapak Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Bapak Sugiono, hingga Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPP Gerindra Ibu Titiek Soeharto.  "Pertemuan/pengarahan Ketua Umum Partai Gerindra dengan kader-kader di Dewan dan Pemerintahan baik pusat maupun daerah" tulis Ibu Titiek Soeharto dilaman Instagram @titieksoeharto   Bapak Prabowo memberikan taklimat bahwa kebijakan harus berpihak kepada rakyat. "Hari ini, saya selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra memberikan taklimat kepada seluruh kader Partai Gerindra bahwa setiap kebijakan harus berpihak kepada rakyat," ujar Bapak Prabowo Subianto dilaman instagr...
Baca selengkapnya

IBU TITIEK SOEHARTO TINJAU BALAI SAYURAN LEMBANG, TEKANKAN KUNCI KEMANDIRIAN BENIH UNTUK SWASEMBADA BAWANG PUTIH

-
Gambar
Lembang, 9 April 2026 - Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran di Lembang, Bandung Barat. Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan sekaligus dorongan terhadap penguatan sektor hulu pertanian, khususnya dalam pengembangan benih hortikultura nasional. Dalam kunjungannya, Ibu Titiek Soeharto menyoroti bahwa kunci utama keberhasilan swasembada bawang putih tidak hanya terletak pada ketersediaan lahan, melainkan pada keberadaan benih unggul yang berkualitas dan berkelanjutan. Beliau menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih masih tinggi, dan salah satu akar permasalahannya adalah keterbatasan produksi benih dalam negeri. “Kalau kita ingin swasembada bawang putih, tidak bisa terus-terusan impor. Kuncinya ada di benih. Tanah kita tidak bermasalah, tapi benih unggulnya belum tersedia,” ujar Ibu Titiek Soeharto. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa benih merupakan f...
Baca selengkapnya

PERAN AKTIF IBU TITIEK SOEHARTO DALAM RAPAT PARIPURNA

-
Gambar
Jakarta, 4 November 2025 — Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, menghadiri Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat paripurna kali ini beragendakan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR RI, serta pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR RI masa jabatan 2024–2029. Sebagai informasi, PAW (Pengganti Antar Waktu) adalah mekanisme penggantian anggota legislatif yang berhenti atau diberhentikan di tengah masa jabatan, di mana posisi yang kosong diisi oleh calon legislatif dari partai politik yang sama berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Usai menghadiri rapat paripurna, Ibu Titiek Soeharto melanjutkan agenda dengan rapat internal Komisi IV DPR RI. Rapat tersebut menjadi langkah awal dalam mempersiapkan agenda kerja dan pembahasan isu-isu strategis yang menjadi fokus Komisi IV pada masa persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Melalui kegiatan ini, diharapkan Komis...
Baca selengkapnya