Palembang, 2 Desember 2025 — Ibu Titiek Soeharto tiba di Palembang dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dan disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru. Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dari upaya Komisi IV DPR RI menghimpun masukan daerah untuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan revisi Undang-Undang Pangan. Palembang menjadi salah satu titik strategis karena Sumatera Selatan dikenal sebagai provinsi yang berperan besar dalam mendukung pasokan pangan nasional.
Dalam pertemuan yang digelar di Auditorium Graha Bina Praja, Ibu Titiek Soeharto menegaskan bahwa masukan langsung dari pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan agar revisi regulasi pangan dapat lebih komprehensif dan sesuai kondisi nyata di lapangan. Ia menyebut, penyusunan aturan yang baik harus memperhatikan persoalan yang dihadapi para petani, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, sehingga regulasi yang lahir nantinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar membawa dampak bagi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
Di sela rangkaian dialog tersebut, Ibu Titiek Soeharto juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Sumatera Selatan mempertahankan status surplus pangan.
“Kami mengapresiasi hasil pertanian Sumatera Selatan yang sudah mencapai surplus yang sangat banyak,” - Titiek Soeharto
Menurut Ibu Titiek, capaian ini membuktikan bahwa daerah tersebut memiliki infrastruktur, sumber daya, dan komitmen yang kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, ia turut menyoroti adanya pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan, terutama terkait perbaikan jaringan irigasi yang belum optimal. Ia menyampaikan bahwa jika irigasi diperbaiki secara menyeluruh, produktivitas pertanian di Sumsel berpotensi melonjak signifikan.
Ibu Titiek Soeharto menutup kunjungan dengan menyampaikan optimismenya bahwa Sumatera Selatan dapat menjadi model pembangunan pangan yang terpadu, apabila didukung oleh kebijakan yang tepat dan responsif. Ia memastikan bahwa seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pangan, agar regulasi yang dihasilkan nantinya lebih berpihak pada petani dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang.
Editor: NS
Komentar
Posting Komentar