KOMISI IV DPR RI DESAK PEMBENAHAN TATA KELOLA HUTAN DAN PERCEPATAN SERAPAN ANGGARAN KEMENHUT

Gambar
Jakarta, 20 Mei 2026  — Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan untuk membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, serta progres pelaksanaan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, yakni Ibu Titiek Soeharto dan dihadiri Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni beserta jajaran kementerian. Dalam pembukaan rapat, Ibu Titiek Soeharto menegaskan bahwa dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan di sektor kehutanan. “BPK tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga kebijakan negara dalam menjaga pelestarian hutan sebagai sumber daya strategis nasional dan pembangunan berkelanjutan,” - Ibu Titiek Soeharto Ibu Titiek Soeharto menyoroti sejumlah catatan penting dalam pengelolaan kehutanan, mulai dari pergantian peta indikatif perhutanan sosi...

IBU TITIEK SOEHARTO SERAP ASPIRASI PANGAN SUMSEL, SOROTI IRIGASI SEBAGAI KUNCI LONJAKAN PRODUKSI


Palembang, 2 Desember 2025 — Ibu Titiek Soeharto tiba di Palembang dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dan disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru. Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dari upaya Komisi IV DPR RI menghimpun masukan daerah untuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan revisi Undang-Undang Pangan. Palembang menjadi salah satu titik strategis karena Sumatera Selatan dikenal sebagai provinsi yang berperan besar dalam mendukung pasokan pangan nasional.

Dalam pertemuan yang digelar di Auditorium Graha Bina Praja, Ibu Titiek Soeharto menegaskan bahwa masukan langsung dari pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan agar revisi regulasi pangan dapat lebih komprehensif dan sesuai kondisi nyata di lapangan. Ia menyebut, penyusunan aturan yang baik harus memperhatikan persoalan yang dihadapi para petani, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, sehingga regulasi yang lahir nantinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar membawa dampak bagi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

Di sela rangkaian dialog tersebut, Ibu Titiek Soeharto juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Sumatera Selatan mempertahankan status surplus pangan.


“Kami mengapresiasi hasil pertanian Sumatera Selatan yang sudah mencapai surplus yang sangat banyak,” - Titiek Soeharto

Menurut Ibu Titiek, capaian ini membuktikan bahwa daerah tersebut memiliki infrastruktur, sumber daya, dan komitmen yang kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, ia turut menyoroti adanya pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan, terutama terkait perbaikan jaringan irigasi yang belum optimal. Ia menyampaikan bahwa jika irigasi diperbaiki secara menyeluruh, produktivitas pertanian di Sumsel berpotensi melonjak signifikan.


Ibu Titiek Soeharto menutup kunjungan dengan menyampaikan optimismenya bahwa Sumatera Selatan dapat menjadi model pembangunan pangan yang terpadu, apabila didukung oleh kebijakan yang tepat dan responsif. Ia memastikan bahwa seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pangan, agar regulasi yang dihasilkan nantinya lebih berpihak pada petani dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang.

Editor: NS

Komentar

Postingan populer dari blog ini

IBU TITIEK SOEHARTO HADIRI TAKLIMAT DEWAN PEMBINA PARTAI GERINDRA

IBU TITIEK SOEHARTO TINJAU BALAI SAYURAN LEMBANG, TEKANKAN KUNCI KEMANDIRIAN BENIH UNTUK SWASEMBADA BAWANG PUTIH

PERAN AKTIF IBU TITIEK SOEHARTO DALAM RAPAT PARIPURNA