KOMISI IV DPR RI DESAK PEMBENAHAN TATA KELOLA HUTAN DAN PERCEPATAN SERAPAN ANGGARAN KEMENHUT

-
Gambar
Jakarta, 20 Mei 2026  — Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan untuk membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, serta progres pelaksanaan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, yakni Ibu Titiek Soeharto dan dihadiri Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni beserta jajaran kementerian. Dalam pembukaan rapat, Ibu Titiek Soeharto menegaskan bahwa dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan di sektor kehutanan. “BPK tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga kebijakan negara dalam menjaga pelestarian hutan sebagai sumber daya strategis nasional dan pembangunan berkelanjutan,” - Ibu Titiek Soeharto Ibu Titiek Soeharto menyoroti sejumlah catatan penting dalam pengelolaan kehutanan, mulai dari pergantian peta indikatif perhutanan sosi...
Posting Komentar

KOMISI IV DPR RI SETUJUI TAMBAHAN ANGGARAN KKP UNTUK PROYEK MFISS

-

Rabu, 5 November 2025, KomisI IV DPR RI melaksanakan Rapat Kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI, dalam rangka membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Spanyol guna mendukung pelaksanaan proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS).


Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, beliau  menegaskan bahwa rapat ini merupakan wujud dari fungsi penganggaran DPR RI terhadap program strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan.


Ibu Titiek Soeharto menjelaskan bahwa proyek MFISS merupakan instrumen penting dalam memperkuat sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Program ini diharapkan mampu menekan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing serta mencegah kebocoran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di sektor kelautan dan perikanan.


Dalam kesempatan tersebut, Ibu Titiek Soeharto juga menyoroti pentingnya tata kelola dan akuntabilitas proyek MFISS, serta meminta penjelasan rinci terkait jadwal pelaksanaan (timeline) proyek hingga tahun 2028, nilai manfaat dan outcome yang dihasilkan, dan juga strategi keberlanjutan pembiayaan dan pemeliharaan pascaproyek.


Dalam rapat tersebut, bu Titiek Soeharto turut menanyakan penanganan kapal-kapal hasil tangkapan ilegal. Menteri KKP menjelaskan bahwa kapal hasil pelanggaran tidak lagi ditenggelamkan, melainkan diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilelang, atau dimanfaatkan melalui koperasi nelayan, lembaga riset, serta untuk kapal pengawas.


Rapat kerja ini menghasilkan kesepakatan bahwa Komisi IV DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pelaksanaan proyek MFISS. Komisi IV juga meminta agar proyek tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan dan rencana yang telah ditetapkan. Sebagai penutup, Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi IV serta menegaskan komitmen untuk melaksanakan proyek MFISS secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi memperkuat kedaulatan maritim dan kesejahteraan masyarakat pesisir.


Editor: NS

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IBU TITIEK SOEHARTO HADIRI TAKLIMAT DEWAN PEMBINA PARTAI GERINDRA

-
Gambar
Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kader partainya, dalam acara Taklimat Dewan Pembina Partai Gerindra yang berlangsung di padepokan Garuda Yaksa, Hambalang Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 08 November 2025.   Pertemuan ini dihadiri Ketua Harian DPP Partai Gerindra Bapak Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Bapak Sugiono, hingga Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPP Gerindra Ibu Titiek Soeharto.  "Pertemuan/pengarahan Ketua Umum Partai Gerindra dengan kader-kader di Dewan dan Pemerintahan baik pusat maupun daerah" tulis Ibu Titiek Soeharto dilaman Instagram @titieksoeharto   Bapak Prabowo memberikan taklimat bahwa kebijakan harus berpihak kepada rakyat. "Hari ini, saya selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra memberikan taklimat kepada seluruh kader Partai Gerindra bahwa setiap kebijakan harus berpihak kepada rakyat," ujar Bapak Prabowo Subianto dilaman instagr...
Baca selengkapnya

IBU TITIEK SOEHARTO TINJAU BALAI SAYURAN LEMBANG, TEKANKAN KUNCI KEMANDIRIAN BENIH UNTUK SWASEMBADA BAWANG PUTIH

-
Gambar
Lembang, 9 April 2026 - Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran di Lembang, Bandung Barat. Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan sekaligus dorongan terhadap penguatan sektor hulu pertanian, khususnya dalam pengembangan benih hortikultura nasional. Dalam kunjungannya, Ibu Titiek Soeharto menyoroti bahwa kunci utama keberhasilan swasembada bawang putih tidak hanya terletak pada ketersediaan lahan, melainkan pada keberadaan benih unggul yang berkualitas dan berkelanjutan. Beliau menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih masih tinggi, dan salah satu akar permasalahannya adalah keterbatasan produksi benih dalam negeri. “Kalau kita ingin swasembada bawang putih, tidak bisa terus-terusan impor. Kuncinya ada di benih. Tanah kita tidak bermasalah, tapi benih unggulnya belum tersedia,” ujar Ibu Titiek Soeharto. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa benih merupakan f...
Baca selengkapnya

PERAN AKTIF IBU TITIEK SOEHARTO DALAM RAPAT PARIPURNA

-
Gambar
Jakarta, 4 November 2025 — Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, menghadiri Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat paripurna kali ini beragendakan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR RI, serta pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR RI masa jabatan 2024–2029. Sebagai informasi, PAW (Pengganti Antar Waktu) adalah mekanisme penggantian anggota legislatif yang berhenti atau diberhentikan di tengah masa jabatan, di mana posisi yang kosong diisi oleh calon legislatif dari partai politik yang sama berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Usai menghadiri rapat paripurna, Ibu Titiek Soeharto melanjutkan agenda dengan rapat internal Komisi IV DPR RI. Rapat tersebut menjadi langkah awal dalam mempersiapkan agenda kerja dan pembahasan isu-isu strategis yang menjadi fokus Komisi IV pada masa persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Melalui kegiatan ini, diharapkan Komis...
Baca selengkapnya