KUNJUNGAN IBU TITIEK SOEHARTO KE TESSO NILO: DORONG PEMULIHAN HABITAT GAJAH DAN PENDEKATAN HUMANIS BAGI MASYARAKAT

Gambar
Riau, 17 Maret 2026 - Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto bersama Kapolri, Bapak Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Taman Nasional Tesso Nilo. Kunjungan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemulihan kawasan konservasi sekaligus menyelamatkan populasi gajah Sumatera yang kian terancam. Rombongan meninjau langsung Camp Elephant Flying Squad serta Pusat Latihan Gajah di Kabupaten Pelalawan. Kehadiran lintas sektor legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum menjadi simbol kuat sinergi nasional dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kapolri menegaskan bahwa Polri siap mendukung penuh kebijakan Presiden dalam merehabilitasi kawasan Tesso Nilo yang mengalami alih fungsi lahan cukup masif. Dari total sekitar 81 ribu hektare, kawasan tersebut ditargetkan dipulihkan agar kembali menjadi habitat alami gajah Sumatera. “Habitat gajah harus dikembalikan agar populasinya dapat berkembang dengan baik,...

KOMISI IV DPR RI SETUJUI TAMBAHAN ANGGARAN KKP UNTUK PROYEK MFISS


Rabu, 5 November 2025, KomisI IV DPR RI melaksanakan Rapat Kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI, dalam rangka membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Spanyol guna mendukung pelaksanaan proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS).


Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, beliau  menegaskan bahwa rapat ini merupakan wujud dari fungsi penganggaran DPR RI terhadap program strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan.


Ibu Titiek Soeharto menjelaskan bahwa proyek MFISS merupakan instrumen penting dalam memperkuat sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Program ini diharapkan mampu menekan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing serta mencegah kebocoran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di sektor kelautan dan perikanan.


Dalam kesempatan tersebut, Ibu Titiek Soeharto juga menyoroti pentingnya tata kelola dan akuntabilitas proyek MFISS, serta meminta penjelasan rinci terkait jadwal pelaksanaan (timeline) proyek hingga tahun 2028, nilai manfaat dan outcome yang dihasilkan, dan juga strategi keberlanjutan pembiayaan dan pemeliharaan pascaproyek.


Dalam rapat tersebut, bu Titiek Soeharto turut menanyakan penanganan kapal-kapal hasil tangkapan ilegal. Menteri KKP menjelaskan bahwa kapal hasil pelanggaran tidak lagi ditenggelamkan, melainkan diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilelang, atau dimanfaatkan melalui koperasi nelayan, lembaga riset, serta untuk kapal pengawas.


Rapat kerja ini menghasilkan kesepakatan bahwa Komisi IV DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pelaksanaan proyek MFISS. Komisi IV juga meminta agar proyek tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan dan rencana yang telah ditetapkan. Sebagai penutup, Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi IV serta menegaskan komitmen untuk melaksanakan proyek MFISS secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi memperkuat kedaulatan maritim dan kesejahteraan masyarakat pesisir.


Editor: NS



Komentar

Postingan populer dari blog ini

IBU TITIEK SOEHARTO HADIRI TAKLIMAT DEWAN PEMBINA PARTAI GERINDRA

PERAN AKTIF IBU TITIEK SOEHARTO DALAM RAPAT PARIPURNA

LAYAK KAH BAPAK SOEHARTO MENDAPAT GELAR PAHLAWAN? BERIKUT PERJUANGANNYA