KOMISI IV DPR RI DESAK PEMBENAHAN TATA KELOLA HUTAN DAN PERCEPATAN SERAPAN ANGGARAN KEMENHUT

-
Gambar
Jakarta, 20 Mei 2026  — Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan untuk membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, serta progres pelaksanaan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, yakni Ibu Titiek Soeharto dan dihadiri Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni beserta jajaran kementerian. Dalam pembukaan rapat, Ibu Titiek Soeharto menegaskan bahwa dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan di sektor kehutanan. “BPK tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga kebijakan negara dalam menjaga pelestarian hutan sebagai sumber daya strategis nasional dan pembangunan berkelanjutan,” - Ibu Titiek Soeharto Ibu Titiek Soeharto menyoroti sejumlah catatan penting dalam pengelolaan kehutanan, mulai dari pergantian peta indikatif perhutanan sosi...
Posting Komentar

KOMISI IV DPR RI BAHAS REVISI RUU PANGAN, IBU TITIEK SOEHARTO MENDUKUNG INDONESIA SEGERA SWASEMBADA PANGAN

-

Senayan, 17 November 2025 - Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN) dengan agenda meminta masukan terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RDPU ini akan dijadikan bahan penyusunan konsep RUU yang awal inisiatif dari DPR RI, sehingga RUU yang dihasilkan bisa berjalan sesuai dengan regulasi dan sesuai kebutuhan umum terkait penyelenggaraan pangan untuk saat ini maupun kelak dimasa yang akan datang.

Terdapat Pasal baru yang diusulkan dari Jaringan Petani Persada Nusantara, usulan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI yakni antara lain:

  • Pasal tentang HPP (Harga Pembelian Pemerintah).
  • Pasal tentang larangan Impor saat Panen Raya.
  • Pasal tentang Penyerapan dan Penyangga harga oleh Bulog/Bapanas.
  • Pasal tentang Sanksi Ahli Fungsi Lahan.
  • Pasal tentang Cadangan Pangan Berjenjang.
  • Pasal tentang Keamanan Pangan Impor (Uji Lab Wajib).
  • Pasal tentang Program Stunting Nasional.
  • Pasal tentang Program Pengendalian Food Waste dan Food Loose serta Sanksi.
  • Pasal tentang Prioritas Pengadaan Pangan Lokal.

“Revisi UU No. 18 Tahun 2012 menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kedaulatan pangan bangsa, kemandirian pangan, bukan hanya mengenai ketersediaan pangan tetapi tentang hak asasi manusia, kemandirian nasional, martabat dan harga diri petani dan ini yang paling penting ketahanan negara, kesehatan rakyat dan masa depan generasi Indonesia. Kita ingin generasi emas ini langgeng 24 karat, tidak hanya berhenti di tahun 2045, kita doakan pemerintah sekarang ini Bapak Prabowo meletakkan pondasi untuk itu, dan kami dari JPPN mendukung 100%” tegas Anggota JPPN.

Seluruh hal yang telah disampaikan kemudian diserahkan oleh Ketua Umum JPPN, Bapak Hasrat Tanjung, kepada pimpinan Komisi IV sebagai bukti fisik atas penyampaiannya. Ketua komisi IV DPR RI yang menerima semua usulan tersebut mengapresiasi segala bentuk masukan dan harapan dari JPPN dan memastikan bahwa segala hal yang berpihak kepada pelaku tani akan dipertimbangkan.

“Terimakasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah memberikan masukan-masukan yang sangat detail dan komprehensif, ini tentunya masukan yang baik untuk kami dalam rangka revisi Undang-undang Pangan ini. Bapak-bapak ibu sekalian adalah para pelaku-pelakunya, jadi yang secara langsung menggunakan dan tahu apa di lapangan yang diperlukan untuk dalam revisi undang-undang pangan ini. Semua ini akan kami catat sebagai bahan masukan dan kami serahkan juga ke badan pengkajian di DPR yang mengkaji mengenai undang-undang ini. Insyaallah masukan-masukan ini akan kami tampung.” Ujar Ibu Titiek Soeharto.

Sebelum rapat ditutup, Pimpinan Komisi IV DPR RI menyampaikan dengan kembali menegaskan agar JPPN yang mewakili para petani di Indonesia bisa percaya kepada Komisi IV terkait masukan-masukan mereka, karena Komisi IV juga paham bagaimana keadaan nyata kebutuhan para petani di daerah-daerah. Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IV juga menyatakan dan mendukung terkait secapat mungkin tidak ada lagi impor bahan-bahan pangan ini.

“Presiden sudah bertekad untuk tidak ada impor dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kami DPR mendukung dan ini semua untuk kebaikan petani, terutama saya sangat prihatin mengenai kedelai, kita nih bangsa pemakan tempe, moso kedelai saja 80% harus impor. Harus malu kita mengenai hal ini, jadi mari kita kerja keras bersama-sama, kita saling bahu membahu agar kita segera swasembada pangan” ucap Ibu Titiek Soeharto sebagai penutup RDPU.

Editor : TM

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IBU TITIEK SOEHARTO HADIRI TAKLIMAT DEWAN PEMBINA PARTAI GERINDRA

-
Gambar
Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kader partainya, dalam acara Taklimat Dewan Pembina Partai Gerindra yang berlangsung di padepokan Garuda Yaksa, Hambalang Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 08 November 2025.   Pertemuan ini dihadiri Ketua Harian DPP Partai Gerindra Bapak Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Bapak Sugiono, hingga Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPP Gerindra Ibu Titiek Soeharto.  "Pertemuan/pengarahan Ketua Umum Partai Gerindra dengan kader-kader di Dewan dan Pemerintahan baik pusat maupun daerah" tulis Ibu Titiek Soeharto dilaman Instagram @titieksoeharto   Bapak Prabowo memberikan taklimat bahwa kebijakan harus berpihak kepada rakyat. "Hari ini, saya selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra memberikan taklimat kepada seluruh kader Partai Gerindra bahwa setiap kebijakan harus berpihak kepada rakyat," ujar Bapak Prabowo Subianto dilaman instagr...
Baca selengkapnya

IBU TITIEK SOEHARTO TINJAU BALAI SAYURAN LEMBANG, TEKANKAN KUNCI KEMANDIRIAN BENIH UNTUK SWASEMBADA BAWANG PUTIH

-
Gambar
Lembang, 9 April 2026 - Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran di Lembang, Bandung Barat. Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan sekaligus dorongan terhadap penguatan sektor hulu pertanian, khususnya dalam pengembangan benih hortikultura nasional. Dalam kunjungannya, Ibu Titiek Soeharto menyoroti bahwa kunci utama keberhasilan swasembada bawang putih tidak hanya terletak pada ketersediaan lahan, melainkan pada keberadaan benih unggul yang berkualitas dan berkelanjutan. Beliau menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih masih tinggi, dan salah satu akar permasalahannya adalah keterbatasan produksi benih dalam negeri. “Kalau kita ingin swasembada bawang putih, tidak bisa terus-terusan impor. Kuncinya ada di benih. Tanah kita tidak bermasalah, tapi benih unggulnya belum tersedia,” ujar Ibu Titiek Soeharto. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa benih merupakan f...
Baca selengkapnya

PERAN AKTIF IBU TITIEK SOEHARTO DALAM RAPAT PARIPURNA

-
Gambar
Jakarta, 4 November 2025 — Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, menghadiri Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat paripurna kali ini beragendakan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR RI, serta pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR RI masa jabatan 2024–2029. Sebagai informasi, PAW (Pengganti Antar Waktu) adalah mekanisme penggantian anggota legislatif yang berhenti atau diberhentikan di tengah masa jabatan, di mana posisi yang kosong diisi oleh calon legislatif dari partai politik yang sama berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Usai menghadiri rapat paripurna, Ibu Titiek Soeharto melanjutkan agenda dengan rapat internal Komisi IV DPR RI. Rapat tersebut menjadi langkah awal dalam mempersiapkan agenda kerja dan pembahasan isu-isu strategis yang menjadi fokus Komisi IV pada masa persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Melalui kegiatan ini, diharapkan Komis...
Baca selengkapnya