Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, memimpin Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Kehutanan pada Selasa, 14 April 2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut difokuskan pada upaya optimalisasi pengelolaan jasa lingkungan wisata alam serta pembahasan berbagai isu aktual terkait sektor kehutanan.
Sebelum rapat dimulai, Ibu Titiek Soeharto yang didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Bapak Abdul Kharis Almasyhari, terlihat menyambut dan bersalaman dengan Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kehutanan Bapak Rohmat Marzuki, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR RI menyoroti pentingnya pengelolaan wisata alam berbasis kelestarian lingkungan yang tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, sejumlah isu strategis juga turut dibahas, termasuk kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pengelolaan taman nasional, hingga dinamika terkini yang berkembang di sektor kehutanan.
Salah satu isu krusial yang disoroti adalah kebijakan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Taman Nasional Komodo. Ibu Titiek Soeharto secara khusus meminta penjelasan dari Menteri Kehutanan terkait kebijakan tersebut, yang dinilai berdampak langsung pada sektor pariwisata dan masyarakat lokal.
Ibu Titiek Soeharto menyoroti perlunya kejelasan dasar kebijakan, termasuk kajian daya dukung lingkungan serta dampaknya terhadap pelaku usaha wisata. Dalam rapat juga terungkap bahwa pembatasan kunjungan ditetapkan maksimal sekitar 1.000 wisatawan per hari sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian ekosistem kawasan. Kebijakan tersebut diterapkan sejak April 2026 dan didasarkan pada pertimbangan daya tampung kawasan yang dinilai telah terlampaui akibat meningkatnya jumlah kunjungan wisata dalam beberapa tahun terakhir.
Komisi IV DPR RI menilai bahwa kebijakan pembatasan ini harus diiringi dengan tata kelola yang transparan, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal. Dengan demikian, pengembangan wisata alam tidak hanya berorientasi pada konservasi, tetapi juga tetap memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Ibu Titiek Soeharto menekankan perlunya keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Ia juga mendorong Kementerian Kehutanan untuk memberikan penjelasan komprehensif terkait kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada sektor pariwisata alam, termasuk pengaturan kuota kunjungan di kawasan konservasi.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI dalam memastikan kebijakan pemerintah di bidang kehutanan berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
EDITOR: NS
Komentar
Posting Komentar