24 April 2026, Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Siti Hediati Hariyadi, beserta jajaran anggota Komisi IV DPR RI menyoroti dua isu penting dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo, yakni ketimpangan pembagian pendapatan negara dan kebijakan pembatasan kuota wisatawan.
Dalam kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Ibu Titiek Soeharto mengungkap adanya keluhan dari pemerintah daerah terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kawasan konservasi tersebut yang mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun. Namun, seluruh pendapatan itu justru diserap oleh pemerintah pusat tanpa ada alokasi langsung ke daerah.
Bupati Manggarai Barat bahkan menegaskan bahwa daerah tidak menerima bagian sama sekali dari PNBP tersebut, meskipun sektor pariwisata Komodo menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Kondisi ini dinilai tidak adil karena daerah turut menanggung dampak, seperti pengelolaan sampah dan infrastruktur pendukung wisata.
Menanggapi hal tersebut, Ibu Titiek Soeharto menyatakan akan membawa aspirasi pemerintah daerah ke tingkat pusat agar ke depan ada skema pembagian yang lebih proporsional dan adil.
Selain isu pendapatan, pembahasan juga menyoroti kebijakan pembatasan jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo. Saat ini, kuota kunjungan ditetapkan sekitar 1.000 wisatawan per hari oleh pemerintah.
Dalam dialog bersama pelaku pariwisata, Ibu Titiek menyatakan setuju agar kuota tersebut ditinjau ulang dan ditingkatkan secara bertahap. Ibu Titiek menilai angka 1.000 masih terlalu rendah, namun kenaikan tetap harus mempertimbangkan aspek konservasi.
Pelaku wisata sendiri mengusulkan peningkatan kuota hingga 3.000 wisatawan per hari. Meski demikian, Ibu Titiek Soeharto menilai angka tersebut terlalu tinggi untuk diterapkan langsung dan perlu dikaji secara bertahap.
Wakil Menteri Kehutanan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyebut bahwa penyesuaian kuota sebenarnya sudah dilakukan dalam beberapa hari tertentu, dengan jumlah kunjungan yang sempat mencapai lebih dari 1.000 wisatawan per hari. Namun, keputusan resmi tetap harus melalui koordinasi dengan kementerian terkait.
Diskusi ini mencerminkan tantangan dalam mengelola kawasan wisata berbasis konservasi seperti Taman Nasional Komodo. Di satu sisi, sektor pariwisata menjadi sumber pendapatan besar dan penggerak ekonomi daerah. Di sisi lain, kelestarian lingkungan tetap harus menjadi prioritas utama.
Pelaku pariwisata menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembatasan, namun berharap kebijakan yang diterapkan tetap mendukung keberlangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dengan adanya perhatian dari DPR RI, diharapkan ke depan akan tercipta kebijakan yang lebih seimbang, baik dalam hal pembagian pendapatan maupun pengaturan jumlah wisatawan, sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata tanpa mengorbankan kelestarian alam.
Editor: YT
Komentar
Posting Komentar