RDPU ini menghadirkan berbagai organisasi, antara lain Organisasi Pantau Gambut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Auriga Nusantara, Ikatan Sarjana Kehutanan Indonesia (ISKINDO), serta Serikat Petani Indonesia (SPI). Pertemuan tersebut membahas secara mendalam persoalan alih fungsi lahan yang dinilai semakin masif dan berdampak serius terhadap kelestarian lingkungan hidup serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
Dalam RDPU tersebut, berbagai organisasi menyampaikan pandangan kritis terkait maraknya alih fungsi lahan, mulai dari pembukaan kawasan hutan, kerusakan ekosistem gambut, hingga aktivitas pertambangan ilegal yang memperparah risiko bencana ekologis. WALHI, misalnya, menyoroti dampak eksploitasi sumber daya alam yang telah menyebabkan ribuan hektare hutan di sejumlah wilayah, termasuk Aceh dan Sumatera Barat, mengalami kerusakan parah yang berujung pada banjir dan longsor.
Sementara itu, perwakilan Organisasi Pantau Gambut dan Auriga Nusantara menekankan pentingnya penguatan perlindungan ekosistem gambut serta perlunya audit menyeluruh terhadap perizinan di kawasan hutan. Mereka menilai lemahnya pengawasan dan tumpang tindih regulasi menjadi salah satu faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan secara sistematis.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Komisi IV DPR RI melalui Panja Alih Fungsi Lahan menegaskan komitmennya untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kelestarian lingkungan. Regulasi yang kuat dinilai penting agar pengelolaan lahan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologis dan keberlanjutan jangka panjang.
Menanggapi berbagai pandangan yang disampaikan, Ibu Titiek Soeharto mengapresiasi seluruh masukan dari para pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan dalam RDPU ini sangat penting bagi Komisi IV DPR RI, khususnya dalam menjalankan tugas Panja Alih Fungsi Lahan.
“Bapak-Bapak, Ibu-ibu para tamu-tamu kita, terima kasih atas masukan-masukannya yang sangat berharga dan luar biasa untuk kami menyelesaikan tugas-tugas kami, terutama dalam revisi undang-undang kehutanan. Tentunya ini masukan-masukan yang sangat berharga sekali. Masukan hari ini sangat istimewa bagi kami, Insyaallah ini akan kami tindak lanjuti,” - Ibu Titiek Soeharto
Ibu Titiek Soeharto juga menyoroti paparan dari Auriga Nusantara yang dinilainya memberikan perspektif baru terkait pemantauan kondisi hutan dan tutupan lahan di Indonesia.
“Tadi juga sangat menarik dari Auriga Nusantara, kami tidak tahu bahwa kita sudah bisa mendeteksi tutupan lahan yang ada di Indonesia ini, seberapa jauh deforestasi, dan kemudian bahkan sampai warna-warna lahannya untuk apa saja, gambut, pertanian, dan hutan dan sebagainya. Tentunya ini akan kami pakai, terutama untuk kami gunakan untuk melihat kondisi dapil masing-masing,” - Ibu Titiek Soeharto
RDPU ini menjadi bagian dari langkah Komisi IV DPR RI dalam menghimpun data, masukan, dan rekomendasi dari berbagai pihak guna memperkuat kebijakan alih fungsi lahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Diharapkan, hasil rapat ini dapat menjadi dasar penyusunan regulasi yang lebih tegas dalam menjaga kelestarian hutan, ekosistem gambut, serta keselamatan lingkungan hidup di masa mendatang.
EDITOR: NS
Komentar
Posting Komentar