IBU TITIEK SOEHARTO DORONG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN BERBASIS ILMIAH

 

Jakarta, 27 Januari 2026 – Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Alih Fungsi Lahan bersama akademisi lintas disiplin, yakni Akademisi Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Akademisi Kehutanan Institut Teknologi Bandung (ITB), Akademisi Pengelolaan Pesisir dan Laut Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Akademisi Reklamasi dan Remote Sensing Universitas Diponegoro (UNDIP). Dalam RDPU tersebut, Ibu Titiek Soeharto menyoroti pentingnya kontribusi akademisi sebagai landasan ilmiah dalam merumuskan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan.

Pada kesempatan itu, Ibu Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi kepada para guru besar dan akademisi yang telah memberikan pandangan serta rekomendasi. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan sangat membantu Komisi IV DPR RI dalam menjalankan tugas pengawasan, terutama yang berkaitan dengan kerja sama bersama tiga kementerian mitra Komisi IV, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Perikanan juga Kelautan.

“Masukan dari para guru besar ini sangat berguna bagi kami dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan tiga kementerian mitra Komisi IV. Insyaallah, ilmu dan masukan yang kami dapatkan akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Panja Pengawasan Alih Fungsi Lahan, agar persoalan alih fungsi lahan dapat terselesaikan dengan baik,” Ibu Titiek Soeharto.

Agenda rapat difokuskan pada pembahasan masukan dalam rangka memperkuat pengendalian alih fungsi lahan, khususnya alih fungsi yang berdampak pada meningkatnya risiko bencana. Para akademisi memaparkan kajian ilmiah, pendekatan teknologi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan di Indonesia.

Melalui RDPU ini, Komisi IV DPR RI berharap berbagai masukan yang dihimpun dapat menjadi dasar bagi Panja dalam menyusun langkah-langkah konkret pengendalian alih fungsi lahan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Di hari yang sama, sebelum melakukan RDPU dengan Guru Besar 4 Universitas guna membahas Alih Fungsi Lahan, Ibu Titiek Soeharto juga tercatat hadir dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Bapak Saan Mustopa. Rapat paripurna itu membahas sejumlah laporan Komisi, di antaranya laporan Komisi III terkait percepatan reformasi Polri, laporan Komisi II mengenai hasil uji kelayakan calon anggota Ombudsman RI, serta laporan Komisi XI terkait calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dalam rapat tersebut, DPR RI menyetujui delapan poin percepatan reformasi Polri, salah satunya menegaskan bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak ditempatkan sebagai kementerian, sebagai bagian dari penguatan profesionalisme dan tata kelola kelembagaan kepolisian.

Editor: NS