IBU TITIEK SOEHARTO HADIRI AGENDA BAPAK PRESIDEN PRABOWO DI JAWA TIMUR, DARI KOPERASI DESA HINGGA PANEN JAGUNG

-
Gambar
Jawa Timur, 16 Mei 2026 -  Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian publik saat menghadiri peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur. Dalam pidatonya, Bapak Prabowo Subianto beberapa kali melontarkan candaan kepada para menteri hingga Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Titiek Soeharto yang turut hadir dalam acara tersebut.  Momen itu bermula ketika Bapak Prabowo Subianto menyinggung soal melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan gaya santainya, Bapak Prabowo Subianto meminta masyarakat tidak terlalu khawatir dan sempat menunjuk Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudhi Sadewa sambil bercanda. Source: Kemhan RI Tak berhenti di situ, Bapak Prabowo kemudian melempar candaan kepada Ibu Titiek Soeharto yang disebut sering bepergian ke luar negeri.  Candaan tersebut langsung disambut gelak tawa para tamu undangan, sementara Ibu Titiek Soeharto hanya tersenyum mendengar gurauan Bapak Presiden. Selain Ibu Titi...
Posting Komentar

SERAP MASUKAN DEMI ARAH KEHUTANAN NASIONAL YANG BARU, KOMISI IV DPR RI MELAKUKAN RDPU DENGAN MANTAN MENTRI KEHUTANAN

-

Senayan, 17 November 2025 – Ibu Siti Hediati Soeharto selaku Ketua Komisi IV DPR RI pada Pembukaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bapak MS Kaban Msi (Mantan Mentri Kehutanan) di Gedung Nusantara, Senayan menegaskan bahwa sektor Kehutanan Indonesia saat ini mengalami masalah yang kompleks, sehingga membutuhkan kebijakan baru yang lebih seimbang antara kepentingan ekologis dan ekonomi.

“Dalam kompleksitas tersebut kehutanan dituntut untuk menggenjot ekonomi melalui hasil hutan dan penerimaan Negara Bukan Pajak (NBP) namun disisi lain kita memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional menjaga kelestarian ekologi, menjaga keragaman hayati serta memenuhi komitmen global dalam mitigasi perubahan iklim”, ujar Ibu Titiek.

RDPU ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan yang jernih, mendalam, objektif, dan jujur mengenai arah pembangunan kehutanan kedepannya dari para Bapak/Ibu Senior Kehutanan. Dari permohonan ini juga Komisi IV DPR RI sangat mengharapkan adanya pemikiran kritis atas kebijakan-kebiajakan yang ada saat ini, mendapatkan solusi inovatif untuk mengatasi kebuntuan yang mungkin terjadi dilapangan dan serta rekomendasi strategis tentang apa yang harus menjadi prioritas bangsa ini dalam mengelola hutan.

Ibu Titiek juga menyatakan bahwa “masukan dari Bapak/Ibu Senior Kehutanan merupakan bahan masukan bagi Komisi IV DPR RI dalam menjalankan 3 fungsi utama yaitu, Fungsi Legislatif, Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan”.

Sebagi informasi, data Kementrian Kehutanan menunjukan bahwa net deforestasi tahun 2024 meningkat daripada tahun sebelumnya yaitu mencapai 175.400 hektar. Kondisi ini menunjukan tekanan terhadap hutan alam yang masih tersisa belum merata.

Anggaran untuk kehutanan selama 5 tahun terakhir hanya sekitar Rp. 50.000/ha/tahun, termasuk biaya rutin, sehingga tidak memadai untuk kegiatan pembangunan kehutanan secara baik. Anggaran kehutanan perlu ditingkatkan dan diarahkan untuk kegiatan lapangan seperti rehabilitasi, restorasi/recovery, konservasi dan pengelolaan kawasan, menurut pemaparan dari Rimbawan kepada Komisi IV DPR RI.

Salah satu jajaran Rimbawan menyepakati kehadiran Negara bahwa “PNBP dan APBN Kehutanan sangat kecil sehingga tidak mungkin kita bahwa pengelolaan hutan termasuk pengawasan hutan berjalan dengan optimal sehingga sector lain akan terganggu, oleh karena itu APBN Kehutanan harus ditingkatkan”, ujanya. Usulan Cara untuk meningkatkan APBN kehutanan itu bisa dengan :
  • PNBP dari sector lain yang berada dikawasan hutan sebagian bisa dikembalikan kehutanan dan untuk kegiatan kehutanan.
  • Mendorong Kementrian Kehutanan untuk meminta tambahan anggaran.
Bapak MS Kaban menyatakan “penyebab terjadinya stagnan adalah tidak adanya keberlanjutan  pada kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Gerakan rehabilitasi lahan dan hutan (Gerhan) sering terputus dan pada 10 tahun terakhir tidak terlaksana dikarena tidak adanya penyediaan bibit dari Negara”, ujarnya.

Lima prioritas stategi kehutanan nasional saat ini mencakup digitalisasi layanan, penguatan pengelolaan hutan berkeadilan, pemutakhiran peta kawasan, peningkatan konservasi, serta integrasi kehutanan dalam agenda perubahan iklim.

Pemerintah mempercepat pengakuan hutan adat dengan target tambahan sebesar 70.000 hektar pada 2025, ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menempatkan masyarakat adat sebagai objek utama pengelolaan kawasan hutan. 
            
Editor : YA

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IBU TITIEK SOEHARTO HADIRI TAKLIMAT DEWAN PEMBINA PARTAI GERINDRA

-
Gambar
Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kader partainya, dalam acara Taklimat Dewan Pembina Partai Gerindra yang berlangsung di padepokan Garuda Yaksa, Hambalang Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 08 November 2025.   Pertemuan ini dihadiri Ketua Harian DPP Partai Gerindra Bapak Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Bapak Sugiono, hingga Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPP Gerindra Ibu Titiek Soeharto.  "Pertemuan/pengarahan Ketua Umum Partai Gerindra dengan kader-kader di Dewan dan Pemerintahan baik pusat maupun daerah" tulis Ibu Titiek Soeharto dilaman Instagram @titieksoeharto   Bapak Prabowo memberikan taklimat bahwa kebijakan harus berpihak kepada rakyat. "Hari ini, saya selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra memberikan taklimat kepada seluruh kader Partai Gerindra bahwa setiap kebijakan harus berpihak kepada rakyat," ujar Bapak Prabowo Subianto dilaman instagr...
Baca selengkapnya

IBU TITIEK SOEHARTO TINJAU BALAI SAYURAN LEMBANG, TEKANKAN KUNCI KEMANDIRIAN BENIH UNTUK SWASEMBADA BAWANG PUTIH

-
Gambar
Lembang, 9 April 2026 - Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran di Lembang, Bandung Barat. Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan sekaligus dorongan terhadap penguatan sektor hulu pertanian, khususnya dalam pengembangan benih hortikultura nasional. Dalam kunjungannya, Ibu Titiek Soeharto menyoroti bahwa kunci utama keberhasilan swasembada bawang putih tidak hanya terletak pada ketersediaan lahan, melainkan pada keberadaan benih unggul yang berkualitas dan berkelanjutan. Beliau menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih masih tinggi, dan salah satu akar permasalahannya adalah keterbatasan produksi benih dalam negeri. “Kalau kita ingin swasembada bawang putih, tidak bisa terus-terusan impor. Kuncinya ada di benih. Tanah kita tidak bermasalah, tapi benih unggulnya belum tersedia,” ujar Ibu Titiek Soeharto. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa benih merupakan f...
Baca selengkapnya

PERAN AKTIF IBU TITIEK SOEHARTO DALAM RAPAT PARIPURNA

-
Gambar
Jakarta, 4 November 2025 — Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, menghadiri Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat paripurna kali ini beragendakan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR RI, serta pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR RI masa jabatan 2024–2029. Sebagai informasi, PAW (Pengganti Antar Waktu) adalah mekanisme penggantian anggota legislatif yang berhenti atau diberhentikan di tengah masa jabatan, di mana posisi yang kosong diisi oleh calon legislatif dari partai politik yang sama berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Usai menghadiri rapat paripurna, Ibu Titiek Soeharto melanjutkan agenda dengan rapat internal Komisi IV DPR RI. Rapat tersebut menjadi langkah awal dalam mempersiapkan agenda kerja dan pembahasan isu-isu strategis yang menjadi fokus Komisi IV pada masa persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Melalui kegiatan ini, diharapkan Komis...
Baca selengkapnya